Operasi plastik pada usia muda – Meningkatkan percaya diri atau memicu gangguan mental? Shin Tae-yong Dituduh Kasar, Korea Kritik Gaya Latih STY? Qatar & Arab Saudi Lolos! Klasemen Akhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 5 Kandidat Juara Piala Dunia 2026: Siapa yang Paling Berpeluang? DJ Panda Hadapi Pemeriksaan Polisi Terkait Pengancaman Erika Carlina WEGE: Strategi Kejar Target Kontrak Baru, Realisasi Baru Rp 116 Miliar

Public Safety And Emergencies

KPK Periksa Kabiro Humas Kemnaker dalam Dugaan Korupsi Sertifikasi K3

badge-check


					KPK Periksa Kabiro Humas Kemnaker dalam Dugaan Korupsi Sertifikasi K3 Perbesar

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan dalam dugaan korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kabiro Humas Kemnaker itu diperiksa penyidik pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025. “Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis.

Kabiro Humas Kemnaker yang dimintai keterangannya oleh penyidik KPK yaitu Sunardi Manampiar Sinaga. Selain itu, lembaga antirasuah turut memeriksa pihak swasta yakni Direktur Utama PT Fresh Galang Mandiri, Rusmini; Staf PT Fresh Galang Mandiri, Rindana Khoirunisa; serta Direktur Utama PT Patrari Jaya Utama, Sumijan.

Budi mengatakan keempat orang itu diperiksa dalam kapasitasnya saksi dalam dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker. Meski begitu, Budi belum menjelaskan lebih detail ihwal materi pemeriksaan yang akan didalami dari keempat orang itu.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka korupsi pengurusan sertifikasi K3 itu. Status yang sama diberikan juga kepada 10 orang lainnya yang ikut terjaring operasi tangkap tangan. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“KPK mengungkapkan, dari tarif sertifikat K3 sebesar Rp 275 ribu, menurut fakta di lapangan, buruh harus mengeluarkan biaya Rp 6 juta,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto pada 22 Agustus 2025.

Selisih pembayaran itu antara biaya resmi penerbitan sertifikat K3 dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari selisih itulah mereka memungut uang dari para pihak yang mengurus sertifikat melalui perusahaan jasa K3. Uang hasil selisih tersebut kemudian mengalir ke sejumlah pihak, dengan total mencapai Rp 81 miliar.

Para tersangka menggunakan aliran uang itu untuk kepentingan pribadi mereka seperti belanja, hiburan, hingga pembayaran uang muka rumah. Tak berhenti di situ, uang hasil aliran dana juga mengalir untuk pembelian sejumlah aset, termasuk beberapa unit kendaraan roda empat, serta penyertaan modal pada tiga perusahaan yang terafiliasi dengan penyelenggara jasa K3.

Pilihan Editor: Modus Pemerasan Penerbitan Sertifikat K3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DJ Panda Hadapi Pemeriksaan Polisi Terkait Pengancaman Erika Carlina

15 October 2025 - 18:51

Gempa 7,6 SR Guncang Filipina, Peringatan Tsunami hingga ke Indonesia

10 October 2025 - 13:26

Ponpes Al Khoziny Ambruk: Dasco Minta Polisi Usut, Mitigasi Digenjot

9 October 2025 - 18:14

Ancaman Bom di Kelapa Gading: Sekolah Internasional Jadi Target?

8 October 2025 - 17:10

Pabrik Radioaktif Banten Resahkan Warga: Tak Ada Penjelasan!

6 October 2025 - 16:01

Trending on Public Safety And Emergencies