Narapena – – Kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai polemik di masyarakat karena telah memakan banyak korban keracunan siswa di beberapa daerah.
Orangtua korban banyak yang berharap program MBG dihentikan agar tidak menuai korban keracunan lagi. Sementara sebagian masyarakat dan sekolah juga ternyata ada yang berharap agar program MBG tetap berjalan.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Meski demikian, kata Mu’ti, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melakukan evaluasi menyeluruh terkait maraknya kasus keracunan MBG yang melanda di beberapa wilayah Indonesia.
“Pada prinsipnya kami tetap mendukung, dan sebagian besar masyarakat serta sekolah-sekolah juga mengharapkan MBG tetap dilaksanakan,” kata Mu’ti dikutip dari Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
Baca juga: Mendikdasmen: Masyarakat dan Sekolah Berharap MBG Tetap Dilanjutkan
Program MBG punya tujuan besar
Mu’ti menuturkan, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan unggul.
Walaupun terdapat kendala di lapangan, program ini memiliki tujuan besar dalam memperbaiki gizi anak sekolah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun sebagai penerima manfaat terbesar sangat mendukung program ini untuk terus berjalan.
Terkait kasus keracunan, Mu’ti menegaskan hal itu telah menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu evaluasi akan dilakukan BGN dengan lintas kementerian.
“Nanti masih ada rapat-rapat koordinasi lintas kementerian bagaimana MBG ini lebih baik dan juga lebih bermanfaat,” pungkas Mu’ti.
Baca juga: Kasus Keracunan MBG, Pakar UGM Sebut Harus Ada Payung Hukum
Orangtua minta program MBG dihentikan
Terkait hal ini, salah satu orangtua siswa yang menjadi korban keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat yakni Rika justru berharap agar program MBG dihentikan.
“Tolong banget usahin kalau bisa ditutup (program MBG), karena apa? (Sekarang) kejadian di satu lokasi, dua lokasi, kita enggak tahu kapan lagi ke lokasi yang mana. Karena ini apa? Nyawa taruhannya,” kata Rika dikutip dari akun YouTube Kompas TV Jateng, Kamis (25/9/2025).
“Jadi tolong, saya sebagai wali murid minta tolong di-stop,” lanjut dia.
Rika pun menyarankan, jika memang pemerintah benar peduli dengan gizi siswa, sebaiknya cukup memberikan bantuan uang tunai ke setiap keluarga.
Kemudian, keluarga akan menyediakan makanan yang sesuai kebutuhan dan kondisi anaknya masing-masing.
“Pagi makan apa, sarapan apa. Saya tahu untuk anak saya seperti apa,” ucap Rika.
Sementara orangtua siswa korban keracunan lainnya di Kabupaten Bandung Barat juga meminta agar program MBG dihentikan ia khawatir akan semakin banyak korban keracunan makanan.
“Harus ditutup aja (program MBG) aku enggak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya sudah dua kali masuk ke sini (rumah sakit),” ujar orangtua siswa tersebut.
Orangtua siswa tersebut mengaku anaknya dari rumah tampak baik-baik saja saat hendak berangkat ke sekolah.
Namun ketika pulang dari sekolah, anaknya muntah-muntah dan harus dilarikan ke rumah sakit.
“Pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik. Harus ditutup aja (program MBG),” tandasnya.
Baca juga: Guru Paling Dirugikan, JPPI: Jadi Budak dan Tumbal Program MBG
Guru minta MBG dimoratorium
Hampir sama dengan orangtua, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta program MBG di evaluasi atau dimoratorium.
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun FSGI tercatat ada 14 provinsi dengan pelaksanaan MBG bermasalah melalui beragam persoalan.
“Data tersebut berasal dari jaringan FSGI di berbagai daerah yang daerahnya,” kata Retno melalui keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).
Retno mengatakan, terbaru kasus Keracunan MBG terjadi di Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang korbannya mencapai 364 siswa.
“Bupati Bandung Barat sampai menetapkan sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa) dan menghentikan MBG untuk dievaluasi agar tak ada lagi korban,” ujarnya.
“Ada anak korban yang bahkan sampai mengalami kejang hingga BAB bercampur darah,” lanjut dia.
Oleh karena itu, FSGI menilai MBG perlu dievaluasi dan harus dilakukan moratorium untuk memperbaiki kelemahan perencanaan dan pengawasannya.
Ironinya, alih-alih mengevaluasi serius apalagi menghentikan, kata Retno, anggaran program MBG tahun 2026 malah disahkan DPR sebesar Rp 335 triliun.
“Yang tahun 2025 hanya Rp 71 triliun itupun baru terserap 22 persen pada awal Sepetember 2025. Jangan mengejar target capaian jumlah tapi mengabaikan keselamatan anak-anak Indonesia,” ucap Retno.
“MBG harus segera dievaluasi total pemerintah dan selama proses evaluasi program MBG harus di moratorium dahulu,” kata Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung.
Berikut data provinsi itu antara lain yang pelaksanaan MBG-nya bermasalah dari FSGI:
- Pangkal Pinang (Bangka Belitung)
- Garut, Cianjur, Bandung Barat (Jawa Barat)
- Sukoharjo, Solo, Sragen (Jawa Tengah)
- Lamongan, Madura, Ngawi dan Situbondo (Jawa Timur)
- Sleman, Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta)
- DKI Jakarta, Lebong (Bengkulu)
- Kota Batam (Kepulauan Riau),
- Polewali Mandar (Sulawesi Barat),
- Kabupaten Banggai (Kepulauan Sulawesi Tengah)
- Bau Bau (Sulawesi Tenggara)
- Kabupaten Bireuen (D.I. Aceh)
- Kupang dan Sumba (NTT)
- Sumbawa (NTB)
- Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara).
Evaluasi MBG
Senada dengan FSGI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat salah satunya karena program MBG.
Menurut Wakil Ketua KPAI Jasra Putra satu anak yang mengalami keracunan sebenarnya sudah termasuk kasus yang terbilang banyak.
“Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak. Artinya pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG,” kata Jasra melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/9/2025).
Selain melakukan evaluasi, KPAI kata Jasra, juga mengusulkan agar program MBG berhenti sementara sampai instrumen panduan dan pengawasan sudah dibuat dan dilaksanakan dengan baik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Jasra mengakui pihaknya tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam dapur MBG, namun dengan adanya kasus keracunan siswa ia meyakini ada yang tidak terkendali.
“Mungkin kita tidak terlalu tahu, apa yang terjadi didalam. Tetapi dari jumlah korban, data, dan peristiwa kita tahu ada yang tidak terkontrol,” ujarnya.
“Ibarat mobil, punya target ingin cepat sampai, tetapi pandangan kita ke kaca depan mobil, tidak bisa mengawasi apa yang ada di depan, karena kecepatan yang terlalu tinggi,” lanjut dia.
Oleh karena itu, Jasra menilai perlu ada penghentian sementara program MBG untuk melakukan evaluasi pencapaian penjangkauan program MBG segera mengerem sejenak, lihat lagi kondisi, antisipasi dan pengawasan.
KPAI juga menilai perlunya ada petugas khusus untuk melakukan monitor tentang kesadaran dan kepekaan masalah kesehatan anak.
Sehingga penanganaan keracunan makanan anak-anak di umur PAUD terutama bisa ditangani dan mendapatkan perhatian lebih.
“Begitu juga bila mengalami situasi darurat, perlu alat alat terstandarisasi baik. Agar dapat di selamatkan, karena pertahanan mereka tidak sekuat kita,” pungkas Jasra.
Buat tim investigasi
Terkait apakah akan dihentikan sementara program MBG ini, sampai sekarang belum ada kepastian lebih lanjut dari pemerintah.
Kedati demikian, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat program MBG.
Nanik memaparkan, akan ada dua tim investigasi yang dibentuk BGN. Tim investigasi yang pertama ada di bawah Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tawas).
Tim itu akan bekerja sama dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pemerintah daerah (pemda) setempat.
“Deputi Tawas, Pemantauan dan Pengawasan nanti kerja sama di situ ada kepolisian, BIN, Dinkes (Dinas Kesehatan), BPOM, dan juga pemda setempat untuk mengadakan investigasi,” ujar Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Untuk tim investigasi kedua, Nanik menyebur bahwa BGN membentuk tim investigasi independen tersendiri yang diisi oleh para ahli.
Menurut dia, tim ini akan diisi oleh para ahli kimia, ahli farmasi, dan juga juru masak alias chef.
“Jadi ini sekumpulan dari yang independen, dari berbagai dispilin ilmu,” katanya.
Baca juga: Opini Ortu Murid Usai Keracunan MBG, Mending Dana untuk Perbaiki Fasilitas Sekolah
Pemerintah pun menutup sementara sejumlah dapur penyedia layanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah untuk evaluasi total, sembari menunggu hasil investigasi.
“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi,” ucap Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Konferensi Pers Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Program Prioritas MBG di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
