Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa hingga 31 September 2025, pemerintah telah berhasil menarik utang baru sebesar Rp 501,5 triliun. Penarikan pembiayaan utang ini esensial untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan terjadi pada tahun ini.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers “APBN Kita” di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025, menjelaskan bahwa berdasarkan proyeksi, defisit anggaran pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Realisasi pembiayaan utang saat ini telah mencapai Rp 501,5 triliun dari total rencana sebesar Rp 731,5 triliun, yang berarti sekitar 68,6 persen dari target telah terpenuhi,” ujar Suahasil.
Suahasil merinci, pembiayaan ini bersumber dari instrumen utang rupiah serta valuta asing (valas). Untuk memenuhi kebutuhan domestik, pemerintah secara berkala menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam mata uang rupiah bagi investor di dalam negeri. Tak hanya itu, pemerintah juga telah sukses menerbitkan SBN valas untuk menjaring investor internasional, yang pengumumannya dilakukan pada 9 Oktober 2025.
Penerbitan SBN valas tersebut menarik perhatian karena dilakukan dalam dua mata uang asing (dual-currency), yaitu dolar Amerika Serikat dan Euro. Dari penerbitan SUN (Surat Utang Negara) berdenominasi dolar AS, pemerintah berhasil mengumpulkan US$ 1,85 miliar, setara dengan Rp 30,6 triliun, berdasarkan kurs rupiah Rp 16.570 per dolar AS. Sementara itu, dari obligasi berdenominasi Euro, pemerintah meraup EUR 600 juta, atau sekitar Rp 11,5 triliun. Langkah ini menunjukkan strategi diversifikasi sumber pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah.
Pemerintah terus berkomitmen untuk menjalankan strategi pembiayaan yang berorientasi pada mitigasi risiko. Dalam kesempatan yang sama, Suahasil juga menyoroti tren positif penurunan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN). Dibandingkan dengan awal tahun 2025 yang berada di kisaran 6,98 persen, yield SBN tenor 10 tahun Indonesia saat ini tercatat sekitar 6,09 persen. “Penurunan yang cukup signifikan ini berdampak positif, memungkinkan kita untuk menekan beban biaya utang,” jelas Suahasil, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan utang.
Lebih lanjut, Suahasil memaparkan bahwa jarak imbal hasil antara SBN Indonesia dan SBN AS dengan tenor 10 tahun mengalami penyempitan yang menggembirakan. Jika pada awal tahun perbedaan tersebut masih berkisar 240-260 basis poin, kini telah menyempit menjadi sekitar 206 basis poin. Hal ini mengindikasikan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia.
Ringkasan
Kementerian Keuangan melaporkan penarikan utang baru sebesar Rp 501,5 triliun hingga 31 September 2025. Jumlah ini mencapai 68,6 persen dari total rencana pembiayaan utang Rp 731,5 triliun yang diperlukan untuk menutupi defisit APBN 2025 yang diproyeksikan 2,78 persen dari PDB. Pembiayaan ini bersumber dari instrumen utang rupiah melalui Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan SBN valuta asing.
Pemerintah juga sukses menerbitkan SBN valas dalam dua mata uang, yaitu US$ 1,85 miliar dari dolar AS dan EUR 600 juta dari Euro, menunjukkan diversifikasi strategi pembiayaan. Selain itu, terjadi tren positif dengan penurunan imbal hasil SBN tenor 10 tahun dari 6,98 persen menjadi 6,09 persen, yang dapat menekan beban biaya utang. Penyempitan jarak imbal hasil SBN Indonesia dengan SBN AS juga mengindikasikan peningkatan kepercayaan pasar.
