Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi telah secara langsung menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Inti dari pertemuan tersebut adalah kekhawatiran terkait rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2026. Para kepala daerah ini sangat berharap dialog yang terjadi dapat menghasilkan solusi konkret, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur daerah tetap berjalan optimal meskipun ada kebijakan pemotongan anggaran.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa setiap gubernur telah menyuarakan pandangan mereka kepada Menteri Purbaya. Ada harapan besar agar kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat ini dapat dievaluasi ulang. Tujuannya jelas: untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas program pembangunan daerah yang vital bagi masyarakat.
“Dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini, anggarannya hanya cukup untuk membiayai belanja rutin,” ungkap Sherly saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 7 Oktober 2025, seperti yang dilaporkan oleh Antara.
Sherly kemudian merinci dampak dari rencana pemotongan ini. Untuk Provinsi Maluku Utara saja, total dana transfer pusat yang pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp 10 triliun diperkirakan akan menyusut drastis menjadi Rp 6,7 triliun di tahun berikutnya. Ini berarti terjadi pengurangan sekitar Rp 3,5 triliun. Yang paling mengkhawatirkan, sebagian besar pemotongan tersebut, mencapai 60 persen, terjadi pada pos Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini secara fundamental akan menggerus kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan prioritas.
Menurut Sherly, menyusutnya dana transfer tersebut secara otomatis mempersempit ruang fiskal daerah. Anggaran yang tersedia kini mayoritas hanya cukup untuk menutupi belanja rutin dan kebutuhan operasional pemerintahan yang mendesak. Implikasinya, sektor pembangunan infrastruktur, seperti proyek jalan dan jembatan yang krusial, terpaksa terpangkas. Oleh sebab itu, para kepala daerah mendesak agar kebijakan pemotongan ini tidak dilanjutkan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mencegah perlambatan yang tidak diinginkan di tingkat daerah.
Menanggapi kekhawatiran ini, Menteri Keuangan, sebagaimana diungkapkan Sherly, telah berkomitmen untuk mencari solusi terbaik. Tujuannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil dan berkelanjutan, tanpa harus mengorbankan keseimbangan fiskal yang esensial antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih jauh, Sherly menyampaikan kemungkinan adanya skema relokasi. Potongan anggaran daerah tersebut bisa saja disalurkan kembali ke daerah melalui kementerian dan lembaga terkait, sesuai dengan program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan untuk mengatasi dampak pemotongan.
“Semoga Bapak Menteri Keuangan dapat berkomunikasi dan menemukan solusi terbaik,” ujar Sherly penuh harap. “Agar ke depannya, pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan lancar, pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta belanja pegawai tidak terganggu, dan target pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan pun dapat terus tercapai.”
Sentimen serupa juga digaungkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem. Beliau juga menegaskan harapannya agar tidak ada pemotongan TKD, sehingga pembangunan infrastruktur daerah bisa terus berjalan optimal tanpa hambatan. “Kami semua mengusulkan agar anggaran tidak dipotong. Ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi setiap provinsi kami,” tegas Mualem, mewakili suara banyak daerah.
Pertemuan ini merupakan bagian dari dialog yang lebih luas di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menerima perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Diskusi tersebut berfokus pada upaya penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Acara terbatas yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa itu turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah penting lainnya, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.
Pilihan Editor: Defisit APBN 2026 Naik Demi Program Prioritas Prabowo
Ringkasan
Sejumlah gubernur, termasuk Sherly Tjoanda Laos dari Maluku Utara, telah menyampaikan kekhawatiran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2026. Mereka memprotes kebijakan ini karena dianggap akan menghambat pembangunan infrastruktur daerah. Pemotongan anggaran ini dikhawatirkan hanya akan mencukupi belanja rutin dan operasional pemerintahan, menggerus kemampuan fiskal daerah untuk pembangunan prioritas.
Dampak pemotongan ini, seperti di Maluku Utara, diperkirakan akan mengurangi dana transfer pusat hingga Rp 3,5 triliun, mayoritas dari DBH, sangat membatasi ruang fiskal. Para kepala daerah mendesak agar kebijakan pemotongan tidak dilanjutkan demi menjaga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Menteri Keuangan berkomitmen mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan relokasi anggaran yang dipotong kembali ke daerah melalui kementerian/lembaga untuk program prioritas.
