Rapat gabungan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah pada Rabu, 1 Oktober 2025, menjadi sorotan utama menyusul penetapan kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan krusial ini dihadiri oleh figur penting seperti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, menandai keseriusan pemerintah dalam menanggapi krisis kesehatan yang memprihatinkan ini.
Selama hampir tiga jam, rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut fokus pada evaluasi mendalam kondisi terkini dan perumusan langkah-langkah konkret pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus keracunan akibat pelaksanaan MBG. Dalam sesi tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan berbagai faktor pemicu insiden keracunan, sementara sejumlah anggota dewan turut menyumbangkan beragam usulan demi perbaikan program vital ini.
Berikut berbagai hal penting yang terungkap dalam rapat tersebut:
Korban Keracunan Mencapai 6.517 Orang, Angka Mengkhawatirkan
Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengungkapkan data yang sangat mengkhawatirkan: sebanyak 6.517 penerima manfaat program MBG telah mengalami keracunan. Angka ini terkumpul sejak proyek MBG diluncurkan pada Januari 2025 hingga 30 September 2025, mencakup tiga wilayah utama di Indonesia. Rinciannya, wilayah I yang meliputi Sumatera mencatat 1.307 kasus keracunan. Sementara itu, wilayah II, yang mencakup Pulau Jawa, menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 4.207 kasus, termasuk penambahan sekitar 60 kasus dari Garut. Terakhir, wilayah III, yang mencakup Indonesia Timur, melaporkan 1.003 kasus keracunan.
Banyak Dapur Langgar Standar Operasional Prosedur (SOP)
Merujuk pada analisis BGN, peningkatan drastis kasus keracunan dalam dua bulan terakhir disebabkan oleh maraknya dapur-dapur MBG, atau yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang tidak mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Dadan Hindayana mencontohkan, banyak dapur yang membeli bahan baku empat hari sebelum makanan didistribusikan, padahal seharusnya proses pembelian dilakukan paling lambat dua hari sebelum pembagian untuk menjaga kesegaran bahan.
Sanitasi Air yang Buruk di Sebagian Dapur MBG
Selain pelanggaran SOP, Dadan juga mengakui bahwa belum semua fasilitas SPPG memiliki sistem sanitasi air yang memadai dan bersih. Kondisi ini, menurutnya, menjadi faktor krusial lain yang berkontribusi terhadap tingginya kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG di berbagai lokasi.
Usulan Pendidikan Gizi Masuk Kurikulum Sekolah
Menyikapi permasalahan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melontarkan gagasan progresif untuk mengintegrasikan topik keamanan pangan dan gizi ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Menkes Budi bahkan telah berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengenai implementasi ide ini. Ia menekankan pentingnya menjadikan pelajaran keamanan pangan dan gizi sebagai mata pelajaran wajib, bukan sekadar pilihan. Tujuannya adalah untuk membekali anak-anak dengan pengetahuan esensial agar mereka mampu mengidentifikasi dan menolak makanan yang tidak sehat, serta berani melaporkannya.
Penyebab Keracunan Versi Kementerian Kesehatan
Budi Gunadi juga memaparkan hasil investigasi mendalam Kementerian Kesehatan terhadap seluruh dapur MBG. Berdasarkan penelitian tersebut, Kemenkes mengidentifikasi delapan jenis bakteri patogen sebagai penyebab utama keracunan MBG, yaitu Salmonella, Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, dan Shigella. Tidak hanya itu, dua virus, yakni Norovirus/Rotavirus dan Hepatitis A virus, serta dua zat kimia berbahaya, nitrit dan scombrotoxin (histamine), juga terdeteksi sebagai pemicu insiden keracunan.
DPR Usul Pembentukan Undang-Undang Program MBG
Dari kalangan legislatif, Anggota Komisi IX DPR Gamal Albinsaid mengusulkan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur program Makan Bergizi Gratis. Gamal berargumen bahwa negara-negara lain yang menjadi acuan proyek MBG, seperti India, Brazil, dan Jepang, telah memiliki kerangka regulasi berupa undang-undang untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas program serupa. Lebih lanjut, Gamal menilai bahwa adanya regulasi ini akan menjamin keberlanjutan program prioritas Prabowo Subianto ini, bahkan hingga tiga, empat, atau lima dekade mendatang, terlepas dari kepemimpinan di masa depan.
Sorotan pada Latar Belakang Pendidikan Kepala BGN Dadan Hindayana
Di tengah diskusi serius tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris turut menyinggung popularitas Dadan Hindayana selaku pimpinan BGN. Charles menjelaskan bahwa Dadan menjadi perbincangan publik karena latar belakang keilmuannya di bidang entomologi—ilmu yang mempelajari jenis dan kehidupan serangga—telah banyak beredar dalam konten-konten media sosial. Meskipun konten-konten tersebut bernuansa humor, Charles menegaskan bahwa program MBG adalah inisiatif penting yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan, tanpa kerja sama yang solid antar pemangku kepentingan, kepercayaan publik terhadap program ini dapat semakin terkikis.
Ervana Trikanaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Ringkasan
Rapat gabungan Komisi IX DPR bersama pemerintah pada 1 Oktober 2025 membahas penetapan kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan 6.517 penerima manfaat mengalami keracunan sejak Januari hingga September 2025 di tiga wilayah. Penyebab utama meliputi pelanggaran standar operasional prosedur dapur MBG, seperti pembelian bahan baku terlalu awal, serta sanitasi air yang buruk. Kementerian Kesehatan juga mengidentifikasi delapan jenis bakteri patogen, dua virus, dan dua zat kimia berbahaya sebagai pemicu insiden keracunan.
Menanggapi krisis ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan integrasi pendidikan keamanan pangan dan gizi ke dalam kurikulum sekolah nasional sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu, Komisi IX DPR melalui Anggota Gamal Albinsaid menyarankan pembentukan undang-undang khusus untuk program MBG. Usulan ini bertujuan menjamin keberlanjutan dan efektivitas program di masa depan, mencontoh negara-negara lain yang telah memiliki regulasi serupa.
