Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan temuan kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tertinggi di Indonesia. Data mengejutkan ini diungkapkan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, saat audiensi penting dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 September 2025. Ubaid secara tegas menyebut, “Di Jabar itu ada 2000-an,” menyoroti skala permasalahan yang krusial.
Audiensi tersebut tidak hanya dihadiri JPPI, melainkan juga melibatkan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) serta Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), menunjukkan kepedulian berbagai pihak terhadap isu ini. JPPI merangkum laporan mengenai insiden MBG ini berdasarkan data dari citizen report card (CRC) yang terkumpul sejak Januari hingga September 2025. Per 14 September 2025, JPPI mencatat 5.360 kasus keracunan akibat konsumsi makanan MBG di lingkungan sekolah. Jumlah ini kemudian melonjak signifikan, mencapai 6.452 kasus total setelah pengumpulan data terbaru pada 21 September, dengan tambahan 1.092 kasus baru.
Fenomena lonjakan kasus keracunan MBG ini menunjukkan pola yang menarik. Ubaid menjelaskan, “Bulan Juni sudah turun, karena memang sekolah masih SPMB atau PPDB sehingga (angkanya) kecil.” Namun, kondisi berubah drastis setelah sekolah kembali aktif. “Tapi begitu sekolah masuk bulan Juli, kemudian Agustus dan SPPG September ini digeber MBG-nya maka naik angkanya gila-gilaan, sampai ribuan,” imbuhnya, mengindikasikan korelasi langsung antara intensifikasi program dan peningkatan insiden keracunan.
Data rinci dari JPPI mengungkap lima provinsi dengan jumlah keracunan MBG paling banyak. Jawa Barat menduduki puncak daftar dengan 2.012 kasus, diikuti DI Yogyakarta dengan 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus. Luasnya sebaran kasus ini mendorong Ubaid untuk menyimpulkan bahwa ini bukan sekadar insiden sporadis. “Kalau kasusnya hanya di satu kabupaten, mungkin soal teknis. Tapi kalau sudah hampir di seluruh provinsi, berarti ini masalah sistem,” tegasnya, mengalihkan fokus dari kelalaian individu ke kelemahan struktural.
JPPI mempertegas bahwa permasalahan dalam pelaksanaan MBG bukan hanya terletak pada kelalaian teknis di lapangan, melainkan merupakan refleksi dari kelemahan sistemik yang berakar di tingkat pusat. Ubaid Matraji menggarisbawahi berbagai kekacauan yang terjadi, mulai dari standar operasional prosedur (SOP) yang amburadul, aturan teknis yang bermasalah, hingga pilihan menu yang dinilai tidak sesuai. Oleh karena itu, JPPI mendesak agar penyelesaian masalah ini harus diambil alih dan dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan hanya dibebankan kepada penyelenggara di daerah yang seringkali tidak memiliki kapasitas penuh untuk mengatasinya.
Dalam analisis mendalamnya, JPPI mengklasifikasikan tujuh permasalahan utama, atau yang disebut sebagai “skandal”, dalam implementasi program MBG. Pertama, guru dibebani tugas berat seperti menghitung, mendistribusikan, bahkan mengganti makanan yang hilang tanpa insentif yang memadai. Kedua, adanya konflik kepentingan yang nyata di dapur-dapur MBG. Ketiga, kegagalan BGN dalam menjamin akuntabilitas program. Keempat, pengawasan yang lemah karena absennya partisipasi masyarakat sipil. Kelima, hak dan nyawa anak-anak yang menjadi sasaran program ini terancam serius. Keenam, standar gizi yang diterapkan dinilai bermasalah dan tidak memadai. Ketujuh, lemahnya koordinasi yang krusial antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan, menciptakan celah dalam penanganan dan pencegahan.
Pilihan editor: Pertama setelah Penjarahan, Ahmad Sahroni Muncul di Munas IMI
Pilihan editor: Dongkrak Suara Partai Melalui Pendamping Desa
Ringkasan
Jawa Barat menduduki posisi teratas dengan kasus keracunan makanan terbanyak akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG), mencapai 2.012 kasus. Data ini diungkapkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada audiensi dengan Komisi IX DPR per 22 September 2025. Secara nasional, JPPI mencatat total 6.452 kasus keracunan MBG hingga 21 September 2025, yang meningkat drastis saat sekolah aktif kembali. Angka ini menunjukkan pola lonjakan signifikan setelah intensifikasi program MBG di bulan Juli, Agustus, dan September.
JPPI menyimpulkan bahwa tingginya kasus keracunan MBG ini merupakan masalah sistemik, bukan hanya insiden teknis sporadis. Permasalahan tersebut mencakup SOP yang amburadul, aturan teknis bermasalah, hingga standar gizi yang tidak memadai. Oleh karena itu, JPPI mendesak pemerintah pusat untuk mengambil alih dan menyelesaikan akar masalah ini, bukan dibebankan kepada penyelenggara daerah. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi meliputi beban guru, konflik kepentingan, pengawasan lemah, serta koordinasi antar dinas yang buruk.
