Government Shutdown AS: Dampak Ekonomi ke Indonesia? Kata CSIS!

Sejak Rabu, 1 Oktober 2025, Pemerintah Amerika Serikat mengalami government shutdown, yang berdampak hingga ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menjelaskan bahwa penutupan ini berpotensi mempengaruhi ekspor Indonesia ke AS, menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan, serta menunda proses negosiasi tarif yang sedang berjalan.

Namun, seberapa besar dampak yang akan dirasakan, menurut Deni, sangat bergantung pada durasi shutdown. Jika penutupan hanya berlangsung kurang dari dua hingga tiga minggu, dampaknya diperkirakan tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, jika berlangsung lebih lama, misalnya hingga sebulan atau lebih, seperti yang pernah terjadi di masa lalu, dampaknya bisa cukup besar.

“Amerika Serikat adalah salah satu perekonomian terbesar di dunia. Oleh karena itu, rambatan dampaknya tidak hanya terasa di dalam negeri AS, tetapi juga meluas ke perekonomian global, termasuk Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Tempo pada Minggu, 5 Oktober 2025.

Deni menjelaskan lebih lanjut bahwa shutdown ini berpotensi menurunkan tingkat konsumsi domestik di AS. Akibatnya, permintaan terhadap barang-barang ekspor dari negara lain, termasuk Indonesia, akan berkurang. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kinerja ekspor produk-produk unggulan Indonesia. “Terutama sektor-sektor seperti tekstil, garment, footwear, produk elektronik, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Selain itu, shutdown yang berkepanjangan juga akan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan internasional. Dalam situasi seperti ini, investor cenderung mencari aset yang dianggap lebih aman dan memberikan jaminan kepastian investasi, atau yang dikenal dengan istilah efek flight to safety. Akibatnya, modal berpotensi keluar dari negara-negara berkembang (emerging market) seperti Indonesia menuju negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, atau negara-negara Eropa. Pengalihan dana juga bisa terjadi dari obligasi atau saham-saham negara berkembang seperti Indonesia ke aset yang dianggap lebih aman, “seperti emas atau obligasi pemerintah negara maju.”

Konsekuensi lain dari terhentinya operasional pemerintah AS adalah terganggunya negosiasi bilateral dengan negara-negara asing, termasuk Indonesia. Negosiasi antara Indonesia dan AS yang bertujuan untuk mendapatkan pengecualian tarif untuk barang-barang tertentu terpaksa ditunda hingga shutdown berakhir.

Pemerintah Indonesia kini harus menunggu atau menerima keputusan tarif sebesar 19 persen yang telah disepakati sebelumnya. “Yang kita inginkan adalah adanya pengecualian untuk barang-barang tertentu. Namun, selama shutdown belum selesai, pengecualian tersebut tentu belum bisa kita dapatkan,” kata Deni.

Seperti yang diketahui, sebagian besar operasional pemerintah Amerika Serikat terhenti sementara karena Kongres, sebagai lembaga legislatif AS, gagal menyetujui undang-undang alokasi anggaran belanja federal sebelum tahun fiskal baru dimulai. Akibatnya, sejumlah layanan publik di negara tersebut pun ikut terhenti. Penutupan sebagian operasional pemerintah AS ini telah memasuki hari kelima pada hari Minggu, 5 Oktober 2025.

Dilansir dari USA Today, pimpinan Senat AS hingga saat ini belum mampu mengumpulkan 60 suara yang diperlukan untuk meloloskan rancangan undang-undang tersebut. Ini berarti penutupan pemerintah akan berlanjut setidaknya hingga Senin, 6 Oktober 2025.

Pilihan Editor: Untung-Rugi Kesepakatan Dagang Indonesia-Eropa