Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, berencana mengalihkan sekitar Rp 15 triliun dana pemerintah dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) ke bank lain. Keputusan ini diambil karena BTN dinilai kurang optimal dalam menyerap dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun yang dikucurkan pada akhir September 2025.
“Data terakhir menunjukkan BTN hanya mampu menyerap sekitar Rp 10 triliun. Jika mereka tidak dapat menyerap sisanya, sekitar Rp 15 triliun akan saya distribusikan ke bank lain,” tegas Purbaya dalam video telekonferensi pada acara media gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.
Ironisnya, BTN sebelumnya menjadi salah satu bank Himbara yang paling percaya diri dalam memanfaatkan penempatan dana pemerintah ini. Namun, realitas di lapangan berkata lain, dengan penyerapan yang jauh di bawah ekspektasi.
“Seingat saya, BTN adalah pihak yang paling optimistis saat itu. Mereka bahkan mengklaim Rp 25 triliun tidak cukup dan akan segera terserap. Tetapi data terkini justru menunjukkan sebaliknya,” ungkap Purbaya.
Menindaklanjuti hal ini, Purbaya berencana bertemu dengan jajaran direksi BTN untuk mengevaluasi penyebab rendahnya penyerapan dana tersebut dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. “Saya akan menanyakan langsung kepada mereka, apakah mereka mampu menyerap sisa dana tersebut. Jika hanya Rp 10 triliun, itu terlalu kecil,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah melaporkan perkembangan penyaluran dana kas pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang ditempatkan di lima bank anggota Himbara. Dana ini dialihkan dari Bank Indonesia dengan tujuan memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit ke sektor riil.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, merinci alokasi dana yang diterima masing-masing bank: Bank Mandiri menerima Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.
“Realisasi penyaluran dana ini cukup menggembirakan. Bank Mandiri telah menyalurkan 74 persen dari alokasinya, BRI 62 persen, BNI 50 persen, BSI 55 persen, sementara BTN baru 19 persen,” jelas Febrio pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Terkait rendahnya penyaluran kredit oleh BTN, Tempo telah mengirimkan permintaan konfirmasi dan tanggapan kepada Corporate Secretary Bank BTN, Ramon Armando. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan yang diterima.
Sebelumnya, BTN memproyeksikan bahwa tambahan likuiditas sebesar Rp 25 triliun yang ditempatkan oleh pemerintah akan terserap habis pada akhir tahun 2025, seiring dengan terjaganya permintaan kredit di sektor perumahan. BTN juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan penyerapan dana tersebut.
“Langkah pemerintah ini telah menggeser fokus persaingan dari likuiditas menjadi persaingan di sektor kredit. Dengan adanya tambahan dana Rp 25 triliun, likuiditas tidak lagi menjadi masalah bagi BTN, setidaknya dalam enam bulan ke depan. Saya memperkirakan Desember (tahun ini) sudah habis terserap,” kata Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara, Sabtu, 20 September 2025.
Pilihan Editor: Mengapa Guyuran Dana Rp 200 Triliun Jadi Beban Perbankan
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengalihkan sekitar Rp 15 triliun dana pemerintah dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Keputusan ini diambil karena BTN dinilai kurang optimal dalam menyerap dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun yang telah dikucurkan. Hingga Oktober 2025, BTN baru menyerap sekitar Rp 10 triliun, atau hanya 19% dari alokasinya.
Penyerapan dana ini jauh di bawah ekspektasi, bahkan dibandingkan bank Himbara lainnya yang menerima alokasi dana serupa. Padahal, BTN sebelumnya merupakan pihak yang paling optimistis akan penyerapan dana tersebut secara penuh. Menindaklanjuti hal ini, Purbaya akan bertemu dengan jajaran direksi BTN untuk mengevaluasi penyebab rendahnya penyerapan dan menentukan langkah berikutnya.
