KEPALA Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, optimistis Bengkulu mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Syaratnya, daerah bisa menciptakan sumber ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah saja.
“Bukan hal mudah tapi bukan mustahil mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, hanya saja Bengkulu butuh sumber ekonomi baru,” kata Wahyu dalam acara sarasehan Perekonomian Bengkulu pada Selasa 23 September 2025.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Bengkulu dapat tumbuh jika dilakukan intervensi secara maksimal terhadap pertumbuhan investasi, peningkatan produksi dan hilirisasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan infrastruktur di Bengkulu.
“Penguatan infrastruktur salah satunya tol, dan adanya jalur distribusi barang dan jasa yang terintegrasi antara tol dan pelabuhan, selain perizinan biasanya jalur distribusi yang terintegrasi menjadi pertimbangan investor,” ucapnya.
Ia menambahkan pada triwulan ke II-2025, investasi menyumbang 4,19 persen pertumbuhan ekonomi Bengkulu, jika dilakukan perubahan signifikan capaian investasi Bengkulu bisa tumbuh 7 persen.
Sementara itu Analis Kebijakan Madya Kemenko Perekonomian Tasya Pauline mengatakan sejarah pernah mencatat jika Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 1968, 1973, 1977, 1980 dan 1995, didorong peningkatan sektor investasi dan pertumbuhan industri manufaktur, otomotif dan jasa.
“Ditargetkan pada 2029 Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, dengan berfokus pada strategi dan program ditengah tantangan dan ketidakpastian global, untuk mencapai target ini, pertumbuhan ekonomi 2026 ditargetkan 6,3 persen,” ujar Tasya.
Thasya menjelaskan sektor penggerak pertumbuhan strategis antara lain, sektor jasa didukung oleh layanan keuangan, pariwisata dan digitalisasi. Industri manufaktur dengan nilai tambah tinggi, agrikultur yang dapat mendukung kemandirian pangan.
Terakhir adalah sektor konstruksi untuk mendukung pembangunan infrastruktur. “Serta didukung adanya deregulasi dan kebijakan fiskal dan moneter yang pro pertumbuhan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” katanya.
Pilihan Editor: Bahaya Burden Sharing Mendanai Koperasi Merah Putih dan 3 Juta Rumah
