SEBANYAK 18 gubernur dari berbagai daerah mendatangi kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 7 Oktober 2025. Para kepala daerah menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan bahwa para kepala daerah mengeluhkan anggaran yang dipangkas. “Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata dia di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 7 Oktober 2025.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, dana TKD 2025 untuk provinsi tersebut mengalami pemangkasan sekitar seperempat dibanding alokasi sebelumnya. “Kalau Aceh dalam 25 persen. (daerah) Lain-lain ada yang 30-35 persen,” ujarnya.
Muzakir menyatakan pemotongan anggaran jadi masalah besar bagi para kepala daerah. Ia meminta pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan usulan dari para gubernur.
Hal senada disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos. Sherly mengatakan bahwa total TKD untuk provinsi Maluku Utara pada 2025 sekitar Rp 10 triliun dan tahun depan hanya tersisa sekitar Rp 6,7 triliun.
“Jadi kami terpotong sekitar Rp 3,5 triliun. Dari Rp 3,5 triliun itu, potongan terbesar ada di DBH (dana bagi hasil). Jadi potongan DBH kami 60 persen,” ujarnya.
Menteri Keuangan merespons usulan dari para kepala daerah. Purbaya berjanji mempertimbangkan penambahan dana bila perekonomian dan penerimaan negara membaik pada triwulan kedua 2026. “Saya pikir kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti,” ucapnya seusai menerima para gubernur.
Berdasarkan informasi dari humas Kementerian Keuangan, ada 18 kepala daerah yang hadir dalam audiensi dengan Purbaya pada 7 Oktober 2025. Kedelapan belas pemimpin daerah itu adalah Gubernur Jambi, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Banten, dan Gubernur Kepulauan Riau.
Berikutnya adalah Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Yogyakarta, Gubernur Papua Pegunungan, Gubernur Bengkulu, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Lampung, Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur NTB.
Pilihan Editor: Defisit APBN 2026 Naik Demi Program Prioritas Prabowo
