Jika ada sosok menteri yang paling cepat memicu kontroversi, Purbaya Yudhi Sadewa pantas menyandang gelar itu. Beberapa saat setelah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan, Purbaya langsung menyulut perdebatan. Ia mengomentari tuntutan massa “17+8” sebagai suara segelintir rakyat yang merasa hidupnya terganggu dan kekurangan, sebuah pernyataan yang dengan cepat menuai reaksi publik.
Tidak berhenti di situ, Purbaya juga secara gamblang menyatakan dasar penunjukannya sebagai pengganti Sri Mulyani. Dengan penuh percaya diri, ia mengklaim dirinya “cukup cakap” dan “memahami betul cara memulihkan perekonomian,” menambah daftar pernyataan kontroversial yang disorot publik.
Selain pernyataan yang mengundang polemik, kebijakan perdana Purbaya juga menjadi topik hangat pembicaraan publik. Pada 12 September, ia menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025. Aturan ini mengatur penempatan uang negara pada lima bank besar: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
Melalui kebijakan tersebut, Purbaya mengalokasikan dana sebesar Rp 200 triliun dalam bentuk deposito on call kepada kelima bank tersebut. Dana ini diinstruksikan untuk disalurkan guna mendukung pertumbuhan sektor riil, sebuah langkah yang sekilas tampak sebagai solusi inovatif untuk mendongkrak ekonomi.
Namun, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Pasalnya, dana yang digelontorkan adalah bagian dari kas negara yang seharusnya berfungsi sebagai bantalan pengaman saat perekonomian berada dalam kondisi tertekan. Menggelontorkan dana sebesar itu tanpa pertimbangan yang jelas dan akuntabel berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang yang serius bagi keuangan negara.
Penempatan dana pemerintah ini juga mengindikasikan adanya kekeliruan asumsi Purbaya mengenai akar penyebab kelesuan ekonomi. Dengan suntikan dana yang masif, Purbaya tampaknya beranggapan bahwa perbankan memerlukan tambahan likuiditas untuk kemudian disalurkan ke sektor riil.
Faktanya, selama beberapa waktu terakhir, penyaluran kredit perbankan cenderung lesu. Ini bukan disebabkan oleh kekurangan likuiditas di bank, melainkan oleh beragam persoalan fundamental. Faktor-faktor seperti tekanan eksternal berupa perang dagang, menurunnya daya beli konsumen, hingga pemangkasan anggaran pemerintah telah melumpuhkan sebagian sektor usaha masyarakat, sehingga permintaan kredit melemah.
Lebih lanjut, perbankan nasional sebenarnya masih memiliki cadangan dana yang signifikan. Pada Juli 2025, dana bank yang tersimpan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 1.1293 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa likuiditas di perbankan tidak menjadi masalah utama.
Selain itu, terdapat pula fenomena “kredit menganggur” yang pada Maret lalu mencapai angka fantastis Rp 2.354,5 triliun. Dana yang seharusnya dapat disalurkan melalui kredit kepada masyarakat ini tidak terserap optimal karena kondisi ekonomi yang belum kondusif. Akibatnya, bank akan kesulitan menyalurkan gelontoran dana baru dari pemerintah, sementara di sisi lain, dana cadangan pemerintah sebagai bantalan krisis justru semakin menipis, menciptakan dilema serius.
Di samping kontroversi terkait pernyataan dan kebijakan perdananya, pemilihan Purbaya sebagai Menteri Keuangan juga tak luput dari perbincangan publik. Tim Ekonomi dan Bisnis Tempo berhasil menguak sejumlah narasi mengenai tokoh-tokoh kunci di balik lobi penunjukan Purbaya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, terungkap pula cerita mengenai lobi-lobi yang sebelumnya dilakukan Purbaya untuk maju dalam pemilihan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode kedua. Upaya itu batal setelah ia ditunjuk masuk kabinet sebagai Menteri Keuangan. Seluruh detail laporan mendalam ini dapat Anda baca selengkapnya pada Majalah Tempo.
Baca Laporan Selengkapnya:
Ekonomi Komando Menteri Baru
Dadakan Mengganti Menteri Keuangan
Berat Beban Menteri Purbaya
Impor Etanol Dibuka, Petani Tebu Merana
Ringkasan
Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, segera memicu kontroversi melalui pernyataan publiknya yang dinilai sensitif. Ia juga menerbitkan kebijakan perdana yang mengalokasikan dana kas negara sebesar Rp 200 triliun dalam bentuk deposito *on call* ke lima bank besar. Dana ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil.
Kebijakan tersebut menuai kritik sebab dana kas negara yang seharusnya menjadi bantalan pengaman justru dialokasikan tanpa pertimbangan akuntabel. Para ahli menilai asumsi Purbaya tentang kurangnya likuiditas perbankan tidak tepat. Faktanya, kelesuan kredit disebabkan persoalan fundamental ekonomi dan tingginya “kredit menganggur,” berisiko menguras cadangan negara tanpa menjamin penyaluran dana optimal ke sektor riil.
